Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah kedudukan bukti elektronik yang semakin diakui dalam proses peradilan di Indonesia. Bukti elektronik, seperti email, pesan singkat, rekaman video, hingga transaksi digital, kini menjadi bagian penting dalam pembuktian berbagai kasus hukum, baik perdata maupun pidana.
Bukti elektronik diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini menegaskan bahwa dokumen elektronik dan informasi yang direkam secara digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini sejalan dengan perubahan pola interaksi masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi dan komunikasi.
Pasal 5 UU ITE dengan tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperkuat posisi bukti elektronik, terutama dalam hal transaksi bisnis, sengketa perdata, hingga kejahatan siber yang semakin kompleks. Pengakuan terhadap bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait keabsahan dan autentikasi bukti tersebut. Dokumen elektronik yang diajukan sebagai bukti harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diterima di pengadilan. Salah satunya adalah keaslian dokumen dan otentikasi data untuk memastikan bahwa bukti elektronik tersebut tidak direkayasa atau dimanipulasi. Oleh karena itu, peran ahli digital forensik sering kali dibutuhkan untuk menguji keabsahan bukti elektronik dalam sebuah kasus.
Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik turut memberikan landasan hukum yang jelas bagi penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Perma ini memungkinkan proses persidangan secara daring (online) dan penggunaan dokumen serta alat bukti elektronik selama persidangan. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam mempercepat proses peradilan dan memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
Meski demikian, pemanfaatan bukti elektronik juga harus sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penanganan data pribadi. UU ITE juga mengatur tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bukti elektronik harus memperhatikan aspek privasi dan perlindungan data agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi.
Dalam praktiknya, bukti elektronik telah menjadi alat pembuktian yang sangat relevan, terutama dalam kasus kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian identitas, hingga peretasan. Bukti digital seperti log aktivitas, rekaman percakapan, dan data transaksi finansial sering kali menjadi elemen kunci dalam mengungkap pelaku kejahatan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, bukti elektronik diprediksi akan semakin sering digunakan dalam berbagai kasus di masa depan.
Bukti elektronik juga tidak hanya terbatas pada sengketa perdata atau pidana, namun juga sangat berperan dalam sengketa administrasi. Misalnya, dalam perkara sengketa pemilihan umum, penggunaan dokumen dan rekaman elektronik kerap menjadi faktor penting dalam membuktikan adanya pelanggaran administratif oleh salah satu pihak.
Dalam konteks Indonesia, penggunaan bukti elektronik memperlihatkan bahwa sistem hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keberadaan bukti elektronik telah memberikan fleksibilitas lebih bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Dengan pengakuan hukum yang jelas, kedudukan bukti elektronik akan terus menguat seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin kompleksnya tantangan hukum di masa mendatang.
