Dalam dunia hukum, menyusun kontrak yang kuat dan berkekuatan hukum adalah langkah krusial untuk memastikan kepastian hukum antara para pihak yang terlibat. Ada beberapa aturan dasar yang harus dikuasai oleh penyusun kontrak untuk menjamin bahwa kontrak tersebut sah dan dapat ditegakkan di hadapan hukum. Pertama, sangat penting untuk menguasai dasar hukum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, memahami Pasal 1313 tentang definisi perjanjian dan Pasal 1243 yang mengatur tentang wanprestasi juga merupakan hal yang tak boleh diabaikan. Dasar-dasar hukum ini merupakan fondasi yang harus dipahami untuk menyusun kontrak yang valid dan melindungi kepentingan para pihak.
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
Selain dasar hukum perjanjian, memahami konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) juga sangat penting. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Contohnya, jika dalam perjanjian jual beli salah satu pihak gagal menyerahkan barang sesuai jadwal yang telah ditentukan, pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Sementara itu, perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika suatu tindakan melanggar hukum atau hak orang lain yang menyebabkan kerugian, meskipun tindakan tersebut tidak diatur dalam kontrak. Pemahaman mendalam mengenai kedua konsep ini membantu dalam menyusun klausul yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran oleh salah satu pihak.
Kuasa Hukum dan Kepentingannya dalam Kontrak
Saat menyusun kontrak, keterlibatan kuasa hukum sering kali menjadi sangat penting. Kuasa hukum dapat memberikan nasihat tentang risiko hukum, memastikan bahwa semua klausul sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melindungi kepentingan klien mereka. Penting bagi kuasa hukum untuk menguasai segala aspek hukum yang berkaitan dengan kontrak, baik yang sedang dibuat maupun yang akan dibuat di masa mendatang. Dengan begitu, kontrak yang disusun akan lebih komprehensif dan minim risiko hukum bagi para pihak yang terlibat.
Judul dan Pembukaan Kontrak
Dalam menyusun kontrak, langkah pertama adalah menentukan judul kontrak yang jelas dan spesifik. Contohnya, “Perjanjian Jual Beli”, “Perjanjian Sewa Menyewa”, atau “Perjanjian Kerjasama”. Setelah itu, kontrak biasanya diawali dengan pembukaan yang memberikan gambaran umum tentang perjanjian tersebut sebelum masuk ke bagian detail. Contoh pembukaan dapat berupa: “Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut sebagai ‘perjanjian’) ini, dibuat pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh dan antara: …”. Pembukaan ini berfungsi untuk memberikan konteks awal mengenai tujuan dan tanggal perjanjian.
Komparisi: Menjelaskan Identitas Para Pihak
Bagian komparisi dalam kontrak berfungsi untuk menjelaskan identitas lengkap dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Identitas ini mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal para pihak. Berdasarkan Pasal 38 Ayat 3 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, komparisi harus memuat informasi ini secara lengkap untuk memastikan kejelasan mengenai siapa yang terikat dalam perjanjian. Penulisan komparisi yang benar dan lengkap sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
Pertimbangan dan Definisi dalam Kontrak
Bagian pertimbangan digunakan untuk menggambarkan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam suatu kontrak. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami apa yang akan mereka peroleh dan apa yang harus mereka berikan. Selain itu, bagian definisi dalam kontrak sangat penting untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang mungkin menimbulkan perbedaan tafsir. Definisi ini biasanya tertuang dalam pasal pertama kontrak dan berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan sepanjang kontrak.
Hak dan Kewajiban serta Domisili
Setelah menetapkan definisi, kontrak kemudian menguraikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak satu pihak biasanya berarti kewajiban bagi pihak lainnya, dan sebaliknya. Misalnya, “Pihak Pertama berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, dan Pihak Kedua wajib membayarkan jumlah tersebut pada tanggal yang telah ditentukan.” Selain itu, kontrak juga harus mencantumkan domisili atau tempat di mana kontrak tersebut dibuat. Hal ini penting karena akan menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang jika terjadi sengketa.
Klausul Force Majeure dan Kelalaian
Klausul force majeure atau keadaan memaksa menjadi penting untuk melindungi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang berada di luar kendali mereka, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Klausul ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu keadaan memaksa absolut dan relatif. Di sisi lain, klausul tentang kelalaian menjelaskan konsekuensi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Kelalaian dapat berujung pada tuntutan ganti rugi, denda, atau bahkan pembatalan kontrak.
Penyelesaian Sengketa dan Tanda Tangan
Terakhir, kontrak harus mencakup pola penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Ada dua opsi penyelesaian sengketa di Indonesia: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (melalui mediasi atau arbitrase). Misalnya, “Apabila perselisihan yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta.” Setelah semua klausul disepakati, kontrak harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disertai meterai. Penting juga untuk membuat dua rangkap perjanjian, satu untuk masing-masing pihak, sebagai bukti sah atas kesepakatan yang telah dibuat.
