Sila kelima Pancasila berbunyii, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” dan menjadi pilar utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan harmonis. Dalam perspektif hukum, sila ini menegaskan komitmen Negara untuk menjamin bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlindungan hak-haknya serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum menjadi instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan diterapkan secara konsisten dan merata.
Hukum ketenagakerjaan misalnya adalah salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek perlindungan bagi pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Ini sejalan dengan semangat keadilan sosial, di mana kesejahteraan pekerja menjadi salah satu prioritas utama.
Selain itu, keadilan sosial dalam perspektif hukum juga terlihat dalam upaya pemerataan pembangunan yang diatur dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui berbagai program dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui hukum, Negara berusaha menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ini menunjukkan bahwa hukum menjadi alat yang efektif dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
Namun, tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah praktik korupsi yang menghambat implementasi hukum secara efektif. Korupsi merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk memberantas korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya Negara. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, prinsip keadilan sosial dapat benar-benar terwujud.
Dalam konteks hukum, keadilan sosial juga menuntut perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan berbagai hak fundamental lainnya. Hukum harus berfungsi sebagai perlindungan utama hak-hak ini, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras atau golongan.
Penegakan hukum yang adil dan merata merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Sistem peradilan yang independen dan tidak memihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Upaya-upaya reformasi hukum yang terus dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dan meningkat.
Secara keseluruhan, sila kelima Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam persepektif hukum, ini berarti bahwa semua peraturan dan kebijakan harus dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak warga Negara dan memastikan kesejahteraan yang merata. Melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan dan adil, cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dapat diwujudkan, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan harmoni.
